Kondisi Politik Menjelang G 30 S / PKI

G30  S / PKI

Doktrin Nasakom yang dikembagkan oleh Presiden Soekarno memberi keleluasaan PKI untuk memperluas pengaruh. Usaha PKI untuk mencari pengaruh dukungan oleh kondisi ekonomi bangsa yang semakin memprihatinkan. Dengan adanya nasakomisasi tersebut, PKI menjadi salah satu kekuatan yang penting pada masa Demokrasi Terpimpin bersama Presiden Soekarno dan Angkatan Darat.Pada akhir tahun 1963, PKI melancarkan sebuah gerakan yang disebut “aksi sepihak”. 

Para petani dan buruh, dibantu para kader PKI, mengambil alih tanah penduduk, melakukan aksi demonstrasi dan pemogokan.Untuk melancarkan Kudeta, maka PKI membentuk Biro Khusus yang diketuai oleh Syam Kamaruzaman. Biro Khusus tersebut mempunyai tugas – tugas berikut.

•        Menyebarluaskan pengaruh dan ideology PKI ke dalam tubuh ABRI.
•    Mengusahakan agar stiap anggota ABRI yang telah bersedia menjadi anggota PKI dan telah disumpah dapat membina anggota ABRI lainnya.
•     Mendata dan mencatat para anggota ABRI agar sewaktu – waktu dapat dimanfaatkan untuk kepentingannya.

Memasuki tahun 1965 pertentangan antara PKI dengan Angkatan darat semakin meningat. D.N. Aidit sebagai pemimpin PKI beserta Biro Khusus, mulai meletakkan siasat – siasat untuk melawan komando puncak AD. Berikut ini siasat – siasat yang ditempuh oleh Biro Khusus PKI.

•      Memojokkan dan mencemarkan komando AD dengan tuduhan terlibat  dalam persekongkolan menentang RI, karena bekerja sama dengan               Inggris dan Amerika Serikat.
• 
  
•        Menuduh komando puncak AD telah membentuk “Dewan Jenderal” yang  tujuannya menggulingkan Presiden Soekarno.
• 
  
•         Mengorganisir perwira militer yang tidak mendukung adanya “Dewan         Jendral”.
• 
  
•         Mengisolir komando AD dari angkatan – angkatan lain.
• 
  
•         Mengusulkan kepada pemerintah agar membentuk Angkatan Kelima           yang terdiri dari para buruh dan petani yang dipersenjatai.

Sementara itu, keadaan ekonomi, politik dan keamanan semakin bertambah kacau. 

Harga barang-barang menjadi naik dan inflasi sangat tinggi, bahkan melebihi 600

persen setahun. Untuk mengatasinya, pada akhir tahun 1965 pemerintah

mengadakan devaluasi rupiah lama menjadi rupiah baru, yaitu dari Rp. 1000,

menjadi Rp.100,- uang baru. Kebijakan lainnya adalah menaikkan bahan bakar

menjadi empat kali lipat sejak 1 Januari 1966. Kenaikan bahan bakar itu

menyebabkan naiknya harga secara tidak terkendali dan keresahan terjadi dimana

mana. Sikap pemerintahan yang belum dapat mengambil keputusan untuk

membubarkan PKI, ditambah lagi situasi politik, ekonomi, dan keamanan yang

semakin bertambah kacau, mengakibatkan kemarahan rakyat tidak dapat

terbendung lagi. 

Rakyat dan mahasiswa menuntut pemerintah untuk membubarkan PKI beserta

ormas-ormasnya. Demonstrasi besar-besaran terjadi pada tanggal 10 Januari 1966.

Para demonstrasi mengajukan tiga tuntutan yang terkenal dengan sebutan

TRITURA (Tri atau Tiga Tuntutan Rakyat) yang meliputi sebagai berikut : 

• ·     Pembubaran PKI. 
• ·     Pembersihan Kabinet Dwikora dari unsure-unsur PKI. 
• ·     Penurunan harga-harga (perbaikan ekonomi).

•